 |
| Seorang anak bermain game online di salah satu warung internet (warnet) di kawasan Duren Sawit, Jakarta, Senin (23/7/2024). (Dok. merdeka.com) |
Jakarta, LamonganTerkini.id – Ancaman yang semakin besar di dunia digital mendorong Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah agar segera mengesahkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (TKPAPSE).
Regulasi ini dianggap penting untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak, melindungi mereka dari bahaya seperti judi online, kekerasan digital, hingga eksploitasi.
Urgensi regulasi untuk melindungi anak
Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah, menyoroti perlunya regulasi ini sebagai pedoman hukum dalam mengurangi risiko yang dihadapi anak-anak di ranah digital.
"Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang jelas dan efektif dalam tata kelola perlindungan anak di dunia digital, maka akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung perkembangan anak-anak secara positif, sekaligus memitigasi risiko yang ada," ungkap Ai dalam audiensi dengan Menteri Komunikasi Digital (Komdigi), Meutya Hafid, pada Senin (2/12/2024).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting, termasuk upaya edukasi mengenai bahaya judi online yang kini semakin marak.
Pentingnya literasi digital untuk anak
Menteri Komdigi, Meutya Hafid, menyampaikan apresiasi atas masukan dari KPAI.
Ia menegaskan bahwa pemerintah menjadikan literasi digital sebagai prioritas utama, terutama dalam meningkatkan kesadaran anak-anak terhadap bahaya judi online.
"Memperkuat literasi digital mengenai bahaya judi online kepada anak-anak menjadi prioritas kami dan ini akan dilakukan secara masif, karena jika hanya menutup situs, masalah tersebut akan terus muncul kembali," jelas Meutya.
Menurutnya, edukasi, kolaborasi lintas sektor, serta rehabilitasi bagi anak-anak yang terlanjur kecanduan judi online harus menjadi fokus bersama.
Alternatif edukasi melalui tayangan anak
Sebagai salah satu langkah nyata, Komdigi berencana bekerja sama dengan stasiun televisi untuk menghadirkan program edukasi bagi anak-anak.
Tayangan ini akan ditayangkan pada jam tertentu untuk mengalihkan perhatian mereka dari perangkat digital ke hiburan yang lebih mendidik.
"Upaya ini penting untuk mengalihkan perhatian anak dari ponsel ke TV yang lebih mendidik. Ini adalah bagian dari usaha untuk mencerdaskan bangsa, khususnya untuk anak-anak," ungkap Meutya.
Meski begitu, ia mengakui bahwa tantangan besar tetap ada, terutama dalam mengontrol konten di platform media sosial seperti TikTok dan Facebook.
Upaya kerja sama dengan pihak platform sedang dilakukan untuk memastikan mereka mematuhi aturan di Indonesia.
Peran orangtua dalam mendampingi anak
Kawiyan, anggota KPAI yang bertanggung jawab dalam Klaster Anak Korban Pornografi, menekankan pentingnya peran orangtua dalam mendampingi anak-anak di era digital.
"Kesenjangan pengetahuan teknologi antara orangtua dan anak-anak dapat memengaruhi perlindungan anak. Sehingga, orangtua diimbau untuk lebih aktif mendampingi dan mengedukasi anak-anak mereka mengenai cara menggunakan internet dengan aman," tutur Kawiyan.
Menciptakan ekosistem digital yang aman untuk anak
Dengan sepertiga dari populasi Indonesia terdiri dari anak-anak, melindungi mereka di dunia digital menjadi prioritas.
Internet memang menawarkan manfaat besar, seperti akses ke informasi dan hiburan, namun risiko seperti perundungan, eksploitasi seksual, dan kecanduan teknologi juga terus meningkat.
Ketua KPAI, Ai Maryati, menegaskan bahwa pemerintah perlu hadir secara aktif untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman bagi anak-anak.
Penyusunan regulasi seperti peta jalan perlindungan anak di dunia digital, yang kini dalam tahap finalisasi di Kementerian Hukum dan HAM, adalah langkah penting untuk menghadapi tantangan ini.
Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat, anak-anak Indonesia diharapkan dapat tumbuh dalam lingkungan digital yang mendukung perkembangan positif mereka, sekaligus terlindungi dari ancaman yang ada.
