 |
| Ilustrassi. Sejumlah perusahaan e-wallet diduga terlibat dalam transaksi judi online. |
LAMONGANTERKINI.ID - Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang terlibat dalam praktik perjudian online.
"Ada lima perusahaan yang memfasilitasi perjudian online. Kami tindak tegas jika membandel," ujarnya dalam konferensi pers pada Jumat (11/10/2024).
Langkah peringatan ini diambil setelah investigasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan adanya transaksi dalam jumlah besar yang melibatkan kelima perusahaan e-wallet tersebut. Nilai transaksi yang terdeteksi mencapai triliunan rupiah, menandakan adanya aktivitas ilegal yang perlu ditindaklanjuti.
Lima perusahaan e-wallet yang mendapatkan peringatan dari Kominfo adalah:
- PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA)
- PT Visionet Internasional (OVO)
- PT Dompet Anak Bangsa (GoPay)
- PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja)
- PT Airpay International Indonesia
Dari kelima perusahaan ini, DANA tercatat sebagai yang paling sering digunakan dalam transaksi yang diduga berkaitan dengan perjudian online.
Budi Arie menyebutkan bahwa transaksi melalui DANA mencapai Rp 5,4 triliun dengan lebih dari 5,7 juta transaksi terkait perjudian. "E-wallet Espay nilai transaksinya paling tinggi, sekitar Rp 5,4 triliun dengan 5,7 juta transaksi yang terkait judi online," tambahnya.
Rincian transaksi e-wallet yang diduga terlibat
Berikut adalah rincian transaksi yang terdeteksi dari masing-masing perusahaan e-wallet yang mendapatkan peringatan:
- PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA): Rp 5.371.936.767.944 dengan 5.724.337 transaksi
- PT Visionet Internasional (OVO): Rp 216.620.290.539 dengan 836.095 transaksi
- PT Dompet Anak Bangsa (GoPay): Rp 89.240.919.624 dengan 577.316 transaksi
- PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja): Rp 65.450.310.125 dengan 80.171 transaksi
- PT Airpay International Indonesia: Rp 6.114.203.815 dengan 33.069 transaksi
Budi Arie menegaskan bahwa langkah ini diambil demi melindungi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, dari dampak negatif perjudian online. Menurutnya, aktivitas perjudian tidak hanya merugikan individu tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
"Tidak ada keraguan bahwa judi online adalah penipuan yang menyengsarakan rakyat terutama kalangan bawah. Perekonomian nasional pun terancam tergerus parah jika judi online dibiarkan," jelasnya.
Sejak menjabat lebih dari satu tahun lalu, Kominfo telah melakukan berbagai langkah signifikan untuk memberantas perjudian online. Hingga 8 Oktober 2024, mereka berhasil memblokir sekitar 3,7 juta situs yang berkaitan dengan perjudian.
Selain pemblokiran, pemerintah juga mengintensifkan pengawasan terhadap promosi perjudian yang dilakukan oleh influencer di media sosial. "Patroli siber terhadap aktivitas judi online dan konten promosi judi online terus dilakukan," tambah Budi Arie.
Kecurigaan terhadap keterlibatan e-wallet dalam transaksi perjudian online muncul ketika terjadi lonjakan pengisian saldo yang tidak wajar tanpa adanya transaksi pengeluaran yang jelas. Pola transaksi satu arah ini menjadi indikasi kuat adanya aktivitas perjudian.
Budi Arie juga menekankan pentingnya penerapan sistem verifikasi pengguna (eKYC) di layanan e-wallet untuk mencegah penyalahgunaan. Menurutnya, eKYC merupakan salah satu cara yang efektif untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan dompet digital dalam kegiatan ilegal seperti perjudian.
"Pengguna e-wallet harus terverifikasi saat membuka akun e-wallet supaya tidak digunakan untuk pelaku kejahatan," pungkas Menkominfo.
